Berita

now browsing by category

 

Gelar Sosialisasi

Hari ini, sabtu 17 Februari 2018

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, menggelar Sosialisai yang bertempat di Jalan Imam Bonjol depan Supermarket Hadi. Tujuan Utama Sosialisai ini untuk menjaring simpatisan pemilih pemula.

Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Jackson S. Maryen mengatakan sosialisasi bagi pemilih pemula sangat penting karena jumlah pemilih pemula secara nasional berkisar 20 -30% dari total jumlah pemilih sehingga diperlukan sosialisasi bagaimana pemilih pemula menggunakan hak suara dan menjadi pemilih cerdas.

Selain itu menurut Jackson Maryen, KPU Biak Numfor juga akan mengadakan sosialisasi paslon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan KPU.

“Kami berharap masyarakat Kabupaten Biak Numfor akan mengetahui para paslon yang maju pada Pilkada, serta rekam jejak mereka seperti apa, ini penting  sebelum mencoblos pada Juni nanti,”tutur Jackson.S.Maryen.

UJI PUBLIK PENATAAN DAPIL & ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN BIAK NUMFOR PEMILU TAHUN 2019


KPU BIAK NUMFOR BERHASIL MENJARING 3(TIGA) BAKAL PASANGAN CALON PADA MASA PENDAFTARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

COKLIT SERENTAK 20 JANUARI 2018

 

Sosialisasi Silon

Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) bagi Bakal Calon Perseorangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018.

Kegiatan Sosialisasi ini akan dilaksanakan pada hari ini, Selasa, 14 November 2017, pukul 14.00 WIT, bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Biak Numfor.

Pemateri Bpk. Alen Pongoh, S.An

PENGUMUMAN PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIAK NUMFOR TAHUN 2018

PENGUMUMAN PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIAK NUMFOR TAHUN 2018

  • a. Syarat Dukungan Minimal Pasangan Bakal Calon Perseorangan PALING SEDIKIT 10% dari DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kabupaten Biak Numfor, YAITU 10% x 92.968 = 9.296,8 DIBULATKAN 9.297 DUKUNGAN.
  • b. Jumlah dukungan MINIMAL TERSEBAR DI LEBIH DARI 50% JUMLAH DISTRIK di Kabupaten Biak Numfor, yaitu minimal 10 distrik.

  • c. Penyerahan Syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor dari tanggal 25 – 29 November 2017, pukul 08.00 – 16.00 WIT, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor.

Untuk Informasi Lebih Lanjut, silahkan hubungi :
SUBBAGIAN TEKNIS PEMILU KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR
Jl. Tanjung Kirana No. 8, Mandow Dalam

Bincang Pagi Bersama KPU Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslukada Kabupaten Biak Numfor

    

(20/10) KPU Kabupaten Biak Numfor dalam Bincang Pagi RRI Pro 1 bersama Panwaslukada Kabupaten Biak Numfor. Sebagai narasumber dalam bicang pagi tersebut, Ketua KPU Kab. Biak Numfor, Bapak Jackson S. Maryen, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Nico Than dan Komisioner Divisi SDM dan Hupmas, Bapak Julianus Awom, serta Anggota Panwaslu Kabupaten Biak Numfor, Bapak Simon Mandowen. Bincang Pagi kali ini membahas tentang Penerimaan dan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Dimoderator olek Okky Pinontoan, Bincang Pagi berlangsung hangat dengan adanya saran serta tanggapan dari masyarakat yang menginginkan Pemilu yang lebih baik. (np)

KPU Kab. Biak Numfor siapkan pembentukan RUMAH PINTAR PEMILU

Biak-KPU Republik Indonesia menunjuk KPU Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu pelaksana Pilot Project Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017 dengan diterbitkannya surat nomor: 54/KPU/I/2017 tertanggal 16 Januari 2017. Maka hari ini Kamis, 2 Februari 2017, KPU Kabupaten Biak Numfor mengadakan rapat yang dipimpin Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, Jackson Maryen, SE dan dihadiri oleh seluruh Komisioner, Sekretaris, Kasubag dan Staf di Lingkungan KPU Kabupaten Biak Numfor.

Dalam rapat tersebut telah ditugaskan Devisi Sosialisasi dan sub bagian teknis dan hupmas untuk menyusun TOR dan desain rumah pintar Pemilu. “Rumah pintar pemilu yang akan kita bangun, nantinya berisikan bahan informasi penyelenggaraan Pemilu dengan berbagai model dan metode penyampaian informasi dan Pastinya kita akan konsisten melaksanakan program ini karena akan sangat menunjang upaya mencerdaskan pemilih di Kabupaten Biak Numfor, ujar Jackson. Ada 272 KPU/KIP Kabupaten/Kota lainnya dari 514 Kabupat

Jelang Pemilu 2019 Gerakan Masyarakat Bisa Bawa Demokrasi Indonesia Lebih Baik

Suara Karya– GERAKAN masyarakat untuk membentuk komunitas menjelang pemilu dianggap berpengaruh pada model demokrasi Indonesia. Pelanggaran yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu bisa dibendung dengan gerakan masyarakat tersebut.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas mengatakan gerakan civil societysemakin menunjukan pengaruhnya, dalam peta perpolitikan nasional. Menurutnya, gerakan masyarakat sipil tersebut, dinilai semakin menonjol, khususnya dalam mengutarakan calon-calon pemimpin.

Pelaksanaan Pemilu 2014 pun, lanjutnya, bisa berubah dengan adanya desakan dan dorongan dari civil society. Contoh nyata, adalah evaluasi kerja sama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

“Jadi kalau civil society cerdas, mereka enggak berani. Kalau sivil society ignore (abai), mereka akan jalan. Dengan semakin besarnya desakan dan kekuatan civil society, pelaksanaan pemilu bisa diselamatkan dari tangan-tangan yang ingin bermain kotor, untuk meraih kekuasaan,” kata Sigit dalam sebuah diskusi, kemarin.

Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra mengatakan, dibandingkan dengan negara lain, pelaksanaan pemilu di Indonesia telah memenuhi kategori baik. Segala asas dan prinsip yang dipegang dan berstandar internasional telah menjadi pedoman pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Kata dia, bila dikaitkan dengan penyelesaian sengketa pemilu, di sinilah kelemahan di Indonesia. Sesuatu yang menarik dan akan ditunggu katanya, kepastian persetujuan dewan terkait pembentukan pengadilan khusus yang saat ini masih berseteru.

“Secara keseluruhan KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menunaikan tugasnya dengan baik,”katanya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti berpendapat, pemilu sekarang menganut sistem pasar bebas, dimana yang punya uang banyak yang menang.

Ray berharap, DPR bisa mengevaluasi sistem yang ada dengan tetap memberi ruang kepada kader yang tidak punya modal tetapi memiliki kemampuan idealisme dan kapasitas.

“Sistem campuran itu menarik tetapi harus benar-benar kajian yang matang dan mendalam. Jangan sampai menimbulkan keguncangan politik tegasnya. SIS. Sumber Suara Karya, 29 April 2016 Halaman: 3 Kolom: 3-5

Suara Karya- GERAKAN masyarakat untuk membentuk komunitas menjelang pemilu dianggap berpengaruh pada model demokrasi Indonesia. Pelanggaran yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu bisa dibendung dengan gerakan masyarakat tersebut.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas mengatakan gerakan civil society semakin menunjukan pengaruhnya, dalam peta perpolitikan nasional. Menurutnya, gerakan masyarakat sipil tersebut, dinilai semakin menonjol, khususnya dalam mengutarakan calon-calon pemimpin.

Pelaksanaan Pemilu 2014 pun, lanjutnya, bisa berubah dengan adanya desakan dan dorongan dari civil society. Contoh nyata, adalah evaluasi kerja sama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

“Jadi kalau civil society cerdas, merka enggak berani. Kalau sivil society ignore (abai), mereka akan jalan. Dengan semakin besarnya desakan dan kekuatan civil society, pelaksanaan pemilu bisa diselamatkan dari tangan-tangan yang ingin bermain kotor, untuk meraih kekuasaan,” kata Sigit dalam sebuah diskusi, kemarin.

Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra mengatakan, dibandingkan dengan negara lain, pelaksanaan pemilu di Indonesia telah memenuhi kategori baik. Segala asas dan prinsip yang dipegang dan berstandar internasional telah menjadi pedoman pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Kata dia, bila dikaitkan dengan penyelesaian sengketa pemilu, di sinilah kelemahan di Indonesia. Sesuatu yang menarik dan akan ditunggu katanya, kepastian persetujuan dewan terkait pembentukan pengadilan khusus yang saat ini masih berseteru.

“Secara keseluruhan KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menunaikan tugasnya dengan baik,”katanya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti berpendapat, pemilu sekarang menganut sistem pasar bebas, dimana yang punya uang banyak yang menang.

Ray berharap, DPR bisa mengevaluasi sistem yang ada dengan tetap memberi ruang kepada kader yang tidak punya modal tetapi memiliki kemampuan idealisme dan kapasitas.

“Sistem campuran itu menarik tetapi harus benar-benar kajian yang matang dan mendalam. Jangan sampai menimbulkan keguncangan politik tegasnya. SIS

Kembali Gunakan “Kesepakatan Adat”, MK Batalkan PSU Teluk Bintuni

Jakarta, kpu.go.id,– Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI membatalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Moyeba Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bituni. Hal tersebut diungkapkan dalam sidang pembacaan putusan  Perkara Nomor 101/PHP-BUP/XIV/2015 , Kamis (28/4) di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Pembatalan tersebut dilakukan karena MK berpendapat pelaksanaan penghitungan suara di TPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal hal yang menjadi dasar pembatalan ialah kembali digunakannya sistem “Kesepakatan Adat” dalam pemberian suara.

Sistem kesepakatan ialah sistem yang memungkinkan kepala suku untuk mengatur hasil penghitungan suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dalam pelaksanaan PSU di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara, pemilih yang hendak memberikan suara secara langsung tidak dibolehkan untuk masuk TPS dan pencoblosan terhadap semua surat suara dilakukan langsung oleh petugas KPPS dengan petugas KPPS.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 06-32/PHPU/DPD/XII/2014 dan Putusan MK Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2014, MK menyatakan bahwa daerah yang telah menerapkan pemilu dengan cara mencoblos tidak dibenarkan untuk kembali melaksanakan pemilu dengan system kesepakatan. Sedangkan pada pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2015 lalu, TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara melakukan pemungutan suara dengan pencoblosan langsung oleh tiap pemilih.

Dengan pembatalan tersebut, masing-masing pasangan calon dinyatakan tidak memperoleh suara untuk TPS tersebut. Selain di TPS 1 Moyeba, MK juga merevisi hasil penghitungan suara di 3 TPS lain yang di Distrik Moskona Utara, yaitu TPS 1 Mosum, TPS 1 Inofina dan TPS 1 Marestim.

Di ketiga TPS tersebut, MK memerintahkan untuk mengembalikan hasil penghitungan suara sesuai dengan yang tercantum pada Model C1 Plano dalam penghitungan suara ditingkat TPS sebelum dilakukan pencoretan pada penghitungan suara. (ftq/red FOTO KPU/Dosen/Hupmas)

^