Berita

now browsing by category

 

Sosialisasi Silon

Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) bagi Bakal Calon Perseorangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018.

Kegiatan Sosialisasi ini akan dilaksanakan pada hari ini, Selasa, 14 November 2017, pukul 14.00 WIT, bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Biak Numfor.

Pemateri Bpk. Alen Pongoh, S.An

PENGUMUMAN PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIAK NUMFOR TAHUN 2018

PENGUMUMAN PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIAK NUMFOR TAHUN 2018

  • a. Syarat Dukungan Minimal Pasangan Bakal Calon Perseorangan PALING SEDIKIT 10% dari DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kabupaten Biak Numfor, YAITU 10% x 92.968 = 9.296,8 DIBULATKAN 9.297 DUKUNGAN.
  • b. Jumlah dukungan MINIMAL TERSEBAR DI LEBIH DARI 50% JUMLAH DISTRIK di Kabupaten Biak Numfor, yaitu minimal 10 distrik.

  • c. Penyerahan Syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor dari tanggal 25 – 29 November 2017, pukul 08.00 – 16.00 WIT, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor.

Untuk Informasi Lebih Lanjut, silahkan hubungi :
SUBBAGIAN TEKNIS PEMILU KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR
Jl. Tanjung Kirana No. 8, Mandow Dalam

Bincang Pagi Bersama KPU Kabupaten Biak Numfor dan Panwaslukada Kabupaten Biak Numfor

    

(20/10) KPU Kabupaten Biak Numfor dalam Bincang Pagi RRI Pro 1 bersama Panwaslukada Kabupaten Biak Numfor. Sebagai narasumber dalam bicang pagi tersebut, Ketua KPU Kab. Biak Numfor, Bapak Jackson S. Maryen, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Nico Than dan Komisioner Divisi SDM dan Hupmas, Bapak Julianus Awom, serta Anggota Panwaslu Kabupaten Biak Numfor, Bapak Simon Mandowen. Bincang Pagi kali ini membahas tentang Penerimaan dan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Dimoderator olek Okky Pinontoan, Bincang Pagi berlangsung hangat dengan adanya saran serta tanggapan dari masyarakat yang menginginkan Pemilu yang lebih baik. (np)

KPU Kab. Biak Numfor siapkan pembentukan RUMAH PINTAR PEMILU

Biak-KPU Republik Indonesia menunjuk KPU Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu pelaksana Pilot Project Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017 dengan diterbitkannya surat nomor: 54/KPU/I/2017 tertanggal 16 Januari 2017. Maka hari ini Kamis, 2 Februari 2017, KPU Kabupaten Biak Numfor mengadakan rapat yang dipimpin Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, Jackson Maryen, SE dan dihadiri oleh seluruh Komisioner, Sekretaris, Kasubag dan Staf di Lingkungan KPU Kabupaten Biak Numfor.

Dalam rapat tersebut telah ditugaskan Devisi Sosialisasi dan sub bagian teknis dan hupmas untuk menyusun TOR dan desain rumah pintar Pemilu. “Rumah pintar pemilu yang akan kita bangun, nantinya berisikan bahan informasi penyelenggaraan Pemilu dengan berbagai model dan metode penyampaian informasi dan Pastinya kita akan konsisten melaksanakan program ini karena akan sangat menunjang upaya mencerdaskan pemilih di Kabupaten Biak Numfor, ujar Jackson. Ada 272 KPU/KIP Kabupaten/Kota lainnya dari 514 Kabupat

Jelang Pemilu 2019 Gerakan Masyarakat Bisa Bawa Demokrasi Indonesia Lebih Baik

Suara Karya– GERAKAN masyarakat untuk membentuk komunitas menjelang pemilu dianggap berpengaruh pada model demokrasi Indonesia. Pelanggaran yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu bisa dibendung dengan gerakan masyarakat tersebut.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas mengatakan gerakan civil societysemakin menunjukan pengaruhnya, dalam peta perpolitikan nasional. Menurutnya, gerakan masyarakat sipil tersebut, dinilai semakin menonjol, khususnya dalam mengutarakan calon-calon pemimpin.

Pelaksanaan Pemilu 2014 pun, lanjutnya, bisa berubah dengan adanya desakan dan dorongan dari civil society. Contoh nyata, adalah evaluasi kerja sama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

“Jadi kalau civil society cerdas, mereka enggak berani. Kalau sivil society ignore (abai), mereka akan jalan. Dengan semakin besarnya desakan dan kekuatan civil society, pelaksanaan pemilu bisa diselamatkan dari tangan-tangan yang ingin bermain kotor, untuk meraih kekuasaan,” kata Sigit dalam sebuah diskusi, kemarin.

Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra mengatakan, dibandingkan dengan negara lain, pelaksanaan pemilu di Indonesia telah memenuhi kategori baik. Segala asas dan prinsip yang dipegang dan berstandar internasional telah menjadi pedoman pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Kata dia, bila dikaitkan dengan penyelesaian sengketa pemilu, di sinilah kelemahan di Indonesia. Sesuatu yang menarik dan akan ditunggu katanya, kepastian persetujuan dewan terkait pembentukan pengadilan khusus yang saat ini masih berseteru.

“Secara keseluruhan KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menunaikan tugasnya dengan baik,”katanya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti berpendapat, pemilu sekarang menganut sistem pasar bebas, dimana yang punya uang banyak yang menang.

Ray berharap, DPR bisa mengevaluasi sistem yang ada dengan tetap memberi ruang kepada kader yang tidak punya modal tetapi memiliki kemampuan idealisme dan kapasitas.

“Sistem campuran itu menarik tetapi harus benar-benar kajian yang matang dan mendalam. Jangan sampai menimbulkan keguncangan politik tegasnya. SIS. Sumber Suara Karya, 29 April 2016 Halaman: 3 Kolom: 3-5

Suara Karya- GERAKAN masyarakat untuk membentuk komunitas menjelang pemilu dianggap berpengaruh pada model demokrasi Indonesia. Pelanggaran yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu bisa dibendung dengan gerakan masyarakat tersebut.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas mengatakan gerakan civil society semakin menunjukan pengaruhnya, dalam peta perpolitikan nasional. Menurutnya, gerakan masyarakat sipil tersebut, dinilai semakin menonjol, khususnya dalam mengutarakan calon-calon pemimpin.

Pelaksanaan Pemilu 2014 pun, lanjutnya, bisa berubah dengan adanya desakan dan dorongan dari civil society. Contoh nyata, adalah evaluasi kerja sama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

“Jadi kalau civil society cerdas, merka enggak berani. Kalau sivil society ignore (abai), mereka akan jalan. Dengan semakin besarnya desakan dan kekuatan civil society, pelaksanaan pemilu bisa diselamatkan dari tangan-tangan yang ingin bermain kotor, untuk meraih kekuasaan,” kata Sigit dalam sebuah diskusi, kemarin.

Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra mengatakan, dibandingkan dengan negara lain, pelaksanaan pemilu di Indonesia telah memenuhi kategori baik. Segala asas dan prinsip yang dipegang dan berstandar internasional telah menjadi pedoman pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Kata dia, bila dikaitkan dengan penyelesaian sengketa pemilu, di sinilah kelemahan di Indonesia. Sesuatu yang menarik dan akan ditunggu katanya, kepastian persetujuan dewan terkait pembentukan pengadilan khusus yang saat ini masih berseteru.

“Secara keseluruhan KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menunaikan tugasnya dengan baik,”katanya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti berpendapat, pemilu sekarang menganut sistem pasar bebas, dimana yang punya uang banyak yang menang.

Ray berharap, DPR bisa mengevaluasi sistem yang ada dengan tetap memberi ruang kepada kader yang tidak punya modal tetapi memiliki kemampuan idealisme dan kapasitas.

“Sistem campuran itu menarik tetapi harus benar-benar kajian yang matang dan mendalam. Jangan sampai menimbulkan keguncangan politik tegasnya. SIS

Kembali Gunakan “Kesepakatan Adat”, MK Batalkan PSU Teluk Bintuni

Jakarta, kpu.go.id,– Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI membatalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Moyeba Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bituni. Hal tersebut diungkapkan dalam sidang pembacaan putusan  Perkara Nomor 101/PHP-BUP/XIV/2015 , Kamis (28/4) di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Pembatalan tersebut dilakukan karena MK berpendapat pelaksanaan penghitungan suara di TPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal hal yang menjadi dasar pembatalan ialah kembali digunakannya sistem “Kesepakatan Adat” dalam pemberian suara.

Sistem kesepakatan ialah sistem yang memungkinkan kepala suku untuk mengatur hasil penghitungan suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dalam pelaksanaan PSU di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara, pemilih yang hendak memberikan suara secara langsung tidak dibolehkan untuk masuk TPS dan pencoblosan terhadap semua surat suara dilakukan langsung oleh petugas KPPS dengan petugas KPPS.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 06-32/PHPU/DPD/XII/2014 dan Putusan MK Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2014, MK menyatakan bahwa daerah yang telah menerapkan pemilu dengan cara mencoblos tidak dibenarkan untuk kembali melaksanakan pemilu dengan system kesepakatan. Sedangkan pada pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2015 lalu, TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara melakukan pemungutan suara dengan pencoblosan langsung oleh tiap pemilih.

Dengan pembatalan tersebut, masing-masing pasangan calon dinyatakan tidak memperoleh suara untuk TPS tersebut. Selain di TPS 1 Moyeba, MK juga merevisi hasil penghitungan suara di 3 TPS lain yang di Distrik Moskona Utara, yaitu TPS 1 Mosum, TPS 1 Inofina dan TPS 1 Marestim.

Di ketiga TPS tersebut, MK memerintahkan untuk mengembalikan hasil penghitungan suara sesuai dengan yang tercantum pada Model C1 Plano dalam penghitungan suara ditingkat TPS sebelum dilakukan pencoretan pada penghitungan suara. (ftq/red FOTO KPU/Dosen/Hupmas)

Partisipasi Politik Perempuan Rendah

Palembang, kpu.go.id – Tingkat partisipasi politik dalam hak untuk dipilih bagi perempuan di Sumatera Selatan (Sumsel) masih rendah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel yang berstatus perempuan hanya berjumlah 13 orang dari 75 anggota atau sekitar 17,23 persen saja. Hal ini sangat disayangkan karena undang-undang mengamanatkan kuota perempuan sebanyak 30 persen di parlemen tidak tercapai karena dibawah 20 persen.

Kondisi ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD)  yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel bekerjasama dengan Forum Kajian Jurnalisme Sumsel diruang rapat Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya, Selasa (26/4). FGD menghadirkan narasumber mantan Komisioner KPU Prov Sumsel yang juga Rektor Universitas Taman Siswa Ki Joko Siswanto,  Komisoner KPU Prov Sumsel Henny Susantih, dan Ahmad Naafi. FGD dihadiri segenap pimpinan redaksi dan redaktur pelaksana media di Sumsel, Pimpinan Sekolah Demokrasi di Sumsel, Anggota DPRD Provinsi Sumsel, aktivis Forum Umat Islam (FUI), advokat, Forum Wartawan Kartini Sumsel, pimpinan perguruan tinggi dan komunitas pegiat Pemilu di Sumsel.

“Masih rendahnya partisipasi politik untuk dipilih atau keterwakilan dari rasio keterwakilan perempuan  diparlemen negara ASEAN 2013. Indonesia berada di posisi kelima, masih dibawah Filipina, Thailand dan Singapura,” kata Joko. Lebih jauh Joko menghimbau untuk meningkatkan sosialisasi tentang peran perempuan di parlemen atau DPR, termasuk ide agar perempuan diberikan nomor urut pertama dalam surat suara pemilu legislative mendatang.

Beberapa hambatan, lanjut Joko, adalah hal-hal mendasar yang telah lama membentuk persepsi pola perilaku sehari-hari dengan peran domestiknya.  Kemudian secara sosial bangunan sosial menempatkan perempuan sebagai warga Negara kelas dua harus mengalah, menerima, melayani, lebih sebagai objek disbanding subjek.

Hanafijal Redaktur Tribun Sumsel mengatakan perlunya sosok perempuan bertangan besi untuk duduk di parlemen untuk memperjuangakan hak perempuan. Sementara itu komisioner Henny Susantih menilai dari segi partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya di Sumsel kaum perempuan partisipasinya lebih tinggi disbanding kaum pria. Henny mengatakan data di Sumsel tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu DPR, DPRD dan DPD Tahun 2014 Provinsi Sumsel  78 persen dari pemilih perempuan sedangkan laki-laki hanya 76 persen dari jumlah mata pilih kaum laki-laki.

Butuh Pendidikan Khusus Berkesadaran

Anggota DPRD Prov Sumsel R.A. Anita Noeringhati, mengatakan perlu pendidikan yang berkesadaran terhadap peran perempuan untuk meningkat hak dipilih dalam parlemen.  Parlemen menurut Anita harus dijadikan media perjuangan bagi perempuan untuk membangun kecerdasan tentang peran strategis yang dimainkannya mengingat partisipasi perempuan untuk memilih berada di atas kaum laki-laki. Selain itu, lanjut Anita perlu adanya pembenahan dalam system pendidikan politik di partai dan KPU memiliki peran strategis dalam mencerdaskan pemilih.

“Perlu pembenahan di parpol karena problem, bagaimana tanggung jawab untuk menjadikan pemilih cerdas dan mempunyai kesadaran tentang peran dan haknya,” kata Anita seraya menyambut baik FGD yang diselenggarakan untuk perbaikan kedepan.

Tarech Rasyid, Pemimpin Sekolah Demokrasi di Sumsel mengatakan peran strategis perempuan sejak Pemilu 1955 dan tanggung jawabnya dalam membentuk kepemimpinan di Indonedia. Sementara itu Ketua KPU Prov Sumsel H. Aspahani didampingi anggota Ahmad Naafi menilai FGD akan melahirkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada KPU RI tentang pendidikan pemilih dan peran perempuan untuk memilih dan dipilih termasuk pola pendidikan khusus bagi kaum perempuan. Dikatakan Ahmad Naafi untuk memaksimalkan peran rumah pintar pemilu KPU Provinsi Sumsel mengaktifkan FGD dengan sasaran semua segmen termasuk kaum perempuan. Selain itu lanjut Naafi, diambil tema perempuan karena kesenjangan gender di kehidupan public dan politik merupakan sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dunia pada abad 21 meskipun sudah ada berbagai konvensi dan komitmen internasional, namun secara rata-rata jumlah perempuan didalam parlemen dunia hanya 18,4 persen saja.  (Rel KPU SS)

Sayembara Pembuatan Maskot dan Jingle dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Tahun 2017

Jakarta, kpu.go.id,- Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2017 sudah di depan mata, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang akan menjadi acuan 7 Provinsi dan 94 Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pilkada Serentak, pada 15 Februari 2017 mendatang.

Provinsi Daerah KhususIbukota (DKI) Jakarta menjadi salah satu Provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bersama-sama dengan Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Papua Barat, Aceh, dan Sulawesi Barat.

Tahapan Pilkada di DKI Jakarta bisa saja sama dengan pelaksanaan Pilkada di daerah lainnya, namun perannya sebagai Ibukota Negara membuat pelaksanaan tahapan Pilkada di DKI Jakarta akan menjadi pusat perhatian dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia, sehingga mempersiapkan strategi-strategi yang efektif dan efisien dalam menjalankan tahapan pemilihan menjadi tantangan utama bagi penyelenggaranya.

Menjadi rahasia bersama, bahwa salah satu isu strategis dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada adalah fluktuasi animo keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses tahapan pemilihan. Boleh jadi pemilih mau datang ke TPS dan memberikan suara pada hari H, namun boleh jadi pula mereka hanya sekedar datang tanpa referensi yang memadai tentang pemilihan itu sendiri.Sehingga, KPU di seluruh Indonesia harus melakukan sebuah proses edukasi berkesinambungan tentang mengapa pemilih harus memberikan suara, bagaimana sebuah pemilihan dilaksanakan, dan bagaimana terlibat untuk memastikan pemilihan tersebut berkualitas dan berintegritas.

Mengacu pada isu strategis di atas dan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta, KPU Provinsi DKI Jakarta sejak dini ingin mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi serta membangun rasa memiliki terhadap produk-produk sosialisasi yang akan dibuat oleh KPU Provinsi DKI Jakarta kedepan, salah satu upaya konkrit tersebut adalah dengan mengajak masyarakat mengikuti sayembara Pembuatan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.

Tema utama sayembara adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Berintegritas, sedangkan slogannya bertajuk Suaramu untuk Jakarta dan Ayo Memilih untuk Jakarta. Pendaftaran sayembara yang diumumkan sejak tanggal 22 April 2016 lalu ini tidak dipungut biaya dan dibuka untuk masyarakat umum, termasuk Badan Usaha/ Asosiasi/ Perorangan/ Kelompok, Penyedia, Lembaga Pendidikan/ Riset dan lain-lain.

Hadiahnya pun cukup menggiurkan, bagi pemenang utama untuk masing-masing kategori (Maskot dan Jingle) akan mendapat hadiah sebesarRp. 20.000.000,-sedangkan pemenang harapan I dan II sebesar Rp. 5.000.000,-.

Jadi, tunggu apalagi mari ikut serta dalam sayembara ini, info selengkapnya silahkan kunjungi KPUJakarta.go.id  (shr)

Jadwal, Syarat dan Ketentuan dapat dilihat disini 

Formulir Sayembara dapat diambil disini

Media Bantu KPU Sukseskan Pemilu

Jakarta, kpu.go.id – Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan media massa berperan penting dalam membantu penyelenggara pemilu. Hal tersebut Ferry sampaikan ketika menjadi pembicara dalam Seminar “Electoral Management Body and Media” Selasa, (26/4) di Ruang Sidang Utama Gedung KPU.

“Fungsi media dalam penyelenggara pemilu saya pikir sangat penting dan ini menjadi hal yang membantu kami hingga suksesnya pemilu 2014, baik pemilu legislatif atau pemilu presiden, maupun pilkada serentak 2015,” ujar Ferry.

Ferry menyebutkan media berperan dalam membantu KPU dalam melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi kepemiluan serta update informasi terkiat kondisi lapangan.

Media juga dapat menjadi alat kontrol penyelenggara dengan menjadi wadah bagi KPU untuk mendapatkan respon yang cepat terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan KPU.

Dengan besarnya peran media tersebut, Ferry berharap akurasi dan kebenaran informasi yang disebarkan oleh media.

“Kita berharap media memberikan informasi yang benar dan berimbang” harap Ferry.

Harapan Ferry tersebut menjadi penting terkait dengan anomaly media di Indoensia padaa pelaksanaan Pemilu 2014.

Dihadapan para peserta seminar yang Ferry menyebutkan berdasarkan hasil riset Dewan Pers, pada Pemilu 2014 terjadi pelanggaran kode etik paling fundamental, yakni pemberitaan yang tidak berimbang.

Selain Ferry Kurnia Rizkiyansayh, seminar yang diselenggarakan atas kerja sama KPU, Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia dan perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini menghadirkan Titi Anggraeni (Direktur Eksekutif Perludem) dan Budiman Tanuredjo (Pemimpin Redaksi Kompas) sebagai Prof. Dr. Henk Kummeling (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Utrecht, Belanda) sebagai pembicara.

Prof. Dr. Henk Kummeling yang didaulat sebagai pembicara utama, menyampaikan materi tentang Electoral Management Body and Media ini banyak menceritakan tentang penyelengaraan pemilihan umum di Belanda, hal tersebut karena selain sebagai akademisi, Prof Dr. Henk Kummeling adalah Chairman of the Electoral Council of the Netherland/Ketua KPU Belanda). (ftq/red FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Surat Palsu Mengatasnamakan KPU RI

Jakarta, kpu.go.id – Dengan ini disampaikan kepada seluruh jajaran KPU se-Indonesia dan stakeholder terkait, untuk dapat kira nya berhati – hati dan melakukan pengecekan ulang, mengingat adanya temuan surat palsu yang mengatasnamakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Permohonan surat tersebut berisi permintaan pemutakhiran biodata anggota partai politik kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal ini disampaikan bahwa surat tersebut JELAS PALSU dan TIDAK DIKELUARKAN OLEH KPU RI. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat menjadi maklum Surat Palsu klik disini

^