Berita

now browsing by category

 

Partisipasi Politik Perempuan Rendah

Palembang, kpu.go.id – Tingkat partisipasi politik dalam hak untuk dipilih bagi perempuan di Sumatera Selatan (Sumsel) masih rendah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel yang berstatus perempuan hanya berjumlah 13 orang dari 75 anggota atau sekitar 17,23 persen saja. Hal ini sangat disayangkan karena undang-undang mengamanatkan kuota perempuan sebanyak 30 persen di parlemen tidak tercapai karena dibawah 20 persen.

Kondisi ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD)  yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel bekerjasama dengan Forum Kajian Jurnalisme Sumsel diruang rapat Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya, Selasa (26/4). FGD menghadirkan narasumber mantan Komisioner KPU Prov Sumsel yang juga Rektor Universitas Taman Siswa Ki Joko Siswanto,  Komisoner KPU Prov Sumsel Henny Susantih, dan Ahmad Naafi. FGD dihadiri segenap pimpinan redaksi dan redaktur pelaksana media di Sumsel, Pimpinan Sekolah Demokrasi di Sumsel, Anggota DPRD Provinsi Sumsel, aktivis Forum Umat Islam (FUI), advokat, Forum Wartawan Kartini Sumsel, pimpinan perguruan tinggi dan komunitas pegiat Pemilu di Sumsel.

“Masih rendahnya partisipasi politik untuk dipilih atau keterwakilan dari rasio keterwakilan perempuan  diparlemen negara ASEAN 2013. Indonesia berada di posisi kelima, masih dibawah Filipina, Thailand dan Singapura,” kata Joko. Lebih jauh Joko menghimbau untuk meningkatkan sosialisasi tentang peran perempuan di parlemen atau DPR, termasuk ide agar perempuan diberikan nomor urut pertama dalam surat suara pemilu legislative mendatang.

Beberapa hambatan, lanjut Joko, adalah hal-hal mendasar yang telah lama membentuk persepsi pola perilaku sehari-hari dengan peran domestiknya.  Kemudian secara sosial bangunan sosial menempatkan perempuan sebagai warga Negara kelas dua harus mengalah, menerima, melayani, lebih sebagai objek disbanding subjek.

Hanafijal Redaktur Tribun Sumsel mengatakan perlunya sosok perempuan bertangan besi untuk duduk di parlemen untuk memperjuangakan hak perempuan. Sementara itu komisioner Henny Susantih menilai dari segi partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya di Sumsel kaum perempuan partisipasinya lebih tinggi disbanding kaum pria. Henny mengatakan data di Sumsel tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu DPR, DPRD dan DPD Tahun 2014 Provinsi Sumsel  78 persen dari pemilih perempuan sedangkan laki-laki hanya 76 persen dari jumlah mata pilih kaum laki-laki.

Butuh Pendidikan Khusus Berkesadaran

Anggota DPRD Prov Sumsel R.A. Anita Noeringhati, mengatakan perlu pendidikan yang berkesadaran terhadap peran perempuan untuk meningkat hak dipilih dalam parlemen.  Parlemen menurut Anita harus dijadikan media perjuangan bagi perempuan untuk membangun kecerdasan tentang peran strategis yang dimainkannya mengingat partisipasi perempuan untuk memilih berada di atas kaum laki-laki. Selain itu, lanjut Anita perlu adanya pembenahan dalam system pendidikan politik di partai dan KPU memiliki peran strategis dalam mencerdaskan pemilih.

“Perlu pembenahan di parpol karena problem, bagaimana tanggung jawab untuk menjadikan pemilih cerdas dan mempunyai kesadaran tentang peran dan haknya,” kata Anita seraya menyambut baik FGD yang diselenggarakan untuk perbaikan kedepan.

Tarech Rasyid, Pemimpin Sekolah Demokrasi di Sumsel mengatakan peran strategis perempuan sejak Pemilu 1955 dan tanggung jawabnya dalam membentuk kepemimpinan di Indonedia. Sementara itu Ketua KPU Prov Sumsel H. Aspahani didampingi anggota Ahmad Naafi menilai FGD akan melahirkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada KPU RI tentang pendidikan pemilih dan peran perempuan untuk memilih dan dipilih termasuk pola pendidikan khusus bagi kaum perempuan. Dikatakan Ahmad Naafi untuk memaksimalkan peran rumah pintar pemilu KPU Provinsi Sumsel mengaktifkan FGD dengan sasaran semua segmen termasuk kaum perempuan. Selain itu lanjut Naafi, diambil tema perempuan karena kesenjangan gender di kehidupan public dan politik merupakan sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dunia pada abad 21 meskipun sudah ada berbagai konvensi dan komitmen internasional, namun secara rata-rata jumlah perempuan didalam parlemen dunia hanya 18,4 persen saja.  (Rel KPU SS)

Sayembara Pembuatan Maskot dan Jingle dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Tahun 2017

Jakarta, kpu.go.id,- Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2017 sudah di depan mata, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang akan menjadi acuan 7 Provinsi dan 94 Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pilkada Serentak, pada 15 Februari 2017 mendatang.

Provinsi Daerah KhususIbukota (DKI) Jakarta menjadi salah satu Provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bersama-sama dengan Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Papua Barat, Aceh, dan Sulawesi Barat.

Tahapan Pilkada di DKI Jakarta bisa saja sama dengan pelaksanaan Pilkada di daerah lainnya, namun perannya sebagai Ibukota Negara membuat pelaksanaan tahapan Pilkada di DKI Jakarta akan menjadi pusat perhatian dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia, sehingga mempersiapkan strategi-strategi yang efektif dan efisien dalam menjalankan tahapan pemilihan menjadi tantangan utama bagi penyelenggaranya.

Menjadi rahasia bersama, bahwa salah satu isu strategis dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada adalah fluktuasi animo keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses tahapan pemilihan. Boleh jadi pemilih mau datang ke TPS dan memberikan suara pada hari H, namun boleh jadi pula mereka hanya sekedar datang tanpa referensi yang memadai tentang pemilihan itu sendiri.Sehingga, KPU di seluruh Indonesia harus melakukan sebuah proses edukasi berkesinambungan tentang mengapa pemilih harus memberikan suara, bagaimana sebuah pemilihan dilaksanakan, dan bagaimana terlibat untuk memastikan pemilihan tersebut berkualitas dan berintegritas.

Mengacu pada isu strategis di atas dan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta, KPU Provinsi DKI Jakarta sejak dini ingin mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi serta membangun rasa memiliki terhadap produk-produk sosialisasi yang akan dibuat oleh KPU Provinsi DKI Jakarta kedepan, salah satu upaya konkrit tersebut adalah dengan mengajak masyarakat mengikuti sayembara Pembuatan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.

Tema utama sayembara adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Berintegritas, sedangkan slogannya bertajuk Suaramu untuk Jakarta dan Ayo Memilih untuk Jakarta. Pendaftaran sayembara yang diumumkan sejak tanggal 22 April 2016 lalu ini tidak dipungut biaya dan dibuka untuk masyarakat umum, termasuk Badan Usaha/ Asosiasi/ Perorangan/ Kelompok, Penyedia, Lembaga Pendidikan/ Riset dan lain-lain.

Hadiahnya pun cukup menggiurkan, bagi pemenang utama untuk masing-masing kategori (Maskot dan Jingle) akan mendapat hadiah sebesarRp. 20.000.000,-sedangkan pemenang harapan I dan II sebesar Rp. 5.000.000,-.

Jadi, tunggu apalagi mari ikut serta dalam sayembara ini, info selengkapnya silahkan kunjungi KPUJakarta.go.id  (shr)

Jadwal, Syarat dan Ketentuan dapat dilihat disini 

Formulir Sayembara dapat diambil disini

Media Bantu KPU Sukseskan Pemilu

Jakarta, kpu.go.id – Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan media massa berperan penting dalam membantu penyelenggara pemilu. Hal tersebut Ferry sampaikan ketika menjadi pembicara dalam Seminar “Electoral Management Body and Media” Selasa, (26/4) di Ruang Sidang Utama Gedung KPU.

“Fungsi media dalam penyelenggara pemilu saya pikir sangat penting dan ini menjadi hal yang membantu kami hingga suksesnya pemilu 2014, baik pemilu legislatif atau pemilu presiden, maupun pilkada serentak 2015,” ujar Ferry.

Ferry menyebutkan media berperan dalam membantu KPU dalam melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi kepemiluan serta update informasi terkiat kondisi lapangan.

Media juga dapat menjadi alat kontrol penyelenggara dengan menjadi wadah bagi KPU untuk mendapatkan respon yang cepat terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan KPU.

Dengan besarnya peran media tersebut, Ferry berharap akurasi dan kebenaran informasi yang disebarkan oleh media.

“Kita berharap media memberikan informasi yang benar dan berimbang” harap Ferry.

Harapan Ferry tersebut menjadi penting terkait dengan anomaly media di Indoensia padaa pelaksanaan Pemilu 2014.

Dihadapan para peserta seminar yang Ferry menyebutkan berdasarkan hasil riset Dewan Pers, pada Pemilu 2014 terjadi pelanggaran kode etik paling fundamental, yakni pemberitaan yang tidak berimbang.

Selain Ferry Kurnia Rizkiyansayh, seminar yang diselenggarakan atas kerja sama KPU, Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia dan perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini menghadirkan Titi Anggraeni (Direktur Eksekutif Perludem) dan Budiman Tanuredjo (Pemimpin Redaksi Kompas) sebagai Prof. Dr. Henk Kummeling (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Utrecht, Belanda) sebagai pembicara.

Prof. Dr. Henk Kummeling yang didaulat sebagai pembicara utama, menyampaikan materi tentang Electoral Management Body and Media ini banyak menceritakan tentang penyelengaraan pemilihan umum di Belanda, hal tersebut karena selain sebagai akademisi, Prof Dr. Henk Kummeling adalah Chairman of the Electoral Council of the Netherland/Ketua KPU Belanda). (ftq/red FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Surat Palsu Mengatasnamakan KPU RI

Jakarta, kpu.go.id – Dengan ini disampaikan kepada seluruh jajaran KPU se-Indonesia dan stakeholder terkait, untuk dapat kira nya berhati – hati dan melakukan pengecekan ulang, mengingat adanya temuan surat palsu yang mengatasnamakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Permohonan surat tersebut berisi permintaan pemutakhiran biodata anggota partai politik kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal ini disampaikan bahwa surat tersebut JELAS PALSU dan TIDAK DIKELUARKAN OLEH KPU RI. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat menjadi maklum Surat Palsu klik disini

KPU Terapkan Transparansi Informasi Pada Pemilu & Proses Pengambilan Kebijakan

Pekanbaru, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerapkan prinsip transparansi informasi di setiap tahapan pemilihan umum (pemilu) dan proses pengambilan kebijakan. Demikian yang dikemukakan oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik dalam pengarahan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU Provinsi Riau, Rabu, (20/4).
 
“Salah satu yang mengemuka dalam penilaian publik mengenai kinerja kita adalah bagaimana kita selalu mengupayakan apa yang perlu diketahui oleh publik. Kita  selalu menerapkan prinsip transparansi di setiap tahapan pemilu serta dalam proses pengambilan kebijakan,” ujar Husni.
 
Ia mencontohkan, transparansi dalam proses pengambilan kebijakan salah satunya adalah melakukan uji publik terhadap aturan yang akan dibuat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Selain itu Peraturan KPU (PKPU) yang telah ditetapkan akan dipublikasikan melalui media informasi KPU.
 
“Sebelum suatu Peraturan KPU ditetapkan, kita selalu melakukan uji publik yang melibatkan stakeholder terkait, misalnya kalangan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Partai Politik (parpol) peserta pemilu. Setelah ditetapkan, segera dipublikasikan,” lanjutnya.
 
Dalam kesempatan tersebut Husni juga mengemukakan bahwa KPU berupaya untuk memudahkan pemohon publik untuk mengakses informasi yang dibutuhkan melalui media berbasis online.
 
“Kita juga menyediakan aplikasi E- PPID. Dalam hal ini pemohon bisa mengakses dari aplikasi tersebut sehingga memudahkan publik untuk mendapatkan data serta informasi yang diperlukan. Selain itu juga merubah pola kerja KPU di setiap satuan kerja,” papar Husni. (mtr/red. FOTO KPU/rdk/Hupmas)

Sidang PHP Kada Membramo Raya Tunggu Kehadiran Polda Papua

Jakarta, kpu.go.id, – Mahkamah Konstitusi pada Selasa, (19/4) kembali menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP Kada) dengan agenda mendengarkan laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Membramo Raya Provinsi Papua dari para pihak.

Dalam Sidang yang dilaksanakan di ruang Sidang Lantai 2 Gedung Mahkamah ini, dari pihak KPU Kabupaten Membramo Raya melaporkan bahwa PSU telah dilaksanaan di 10 TPS di Distrik Rufaer dan Distrik Membramo Tengah Timur pada hari Rabu, 23 Maret 2016.

Dari pelaksanaan PSU di 10 TPS tersebut tersebut didapat hasil bahwa pasangan calon nomor urut 1 mendapat 0 suara, pasangan calon nomor urut 2 (pihak pemohon) mendapat 10 suara dan pasangan nomor urut 3 (pihak terkait) mendapat 1322 suara.

Dari hasil pelaksanaan PSU tersebut, KPU Kabupaten Membramo Raya sendiri belum melakukan rekaptulasi hasil penghitungan suara untuk keseluruhan TPS di seluruh kabupaten.

Rekapitulasi baru dilakukan pada 10 TPS yang melakukan PSU, belum menggabungkan dengan hasil suara  TPS yang tidak PSU, dengan begitu belum ada hasil akhir yang resmi terkiat perolehan suara akhir dari tiap-tiap pasangan calon.

Kuasa hukum KPU Kabupaten Membramo Raya mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan didasari karena Putusan Mahkamah Konstitusi hanya memerintahkan untuk melaksanakan PSU di 10 TPS sehingga merasa perlu untuk mendapat petunjuk Mahkamah untuk melaksanakan hal-hal di luar apa yang diperintahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang, I Gede Palguna mengatakan belum dapat memberikan keputusann terkait langkah apa yang perlu dilakukan oleh KPU Kabupaten Membramo Raya untuk menindklanjuti pelaksanaan PSU di 10 TPS tersebut.

Gede mengatakan akan membahas hal tersebut dalam Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim. Terkait dengan kelanjutan proses persidangan Gede juga mengatakan bahwa MK membutuhkan keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Papua untuk mengonfirmasi  beberapa laporan yang masuk.

“Sebenarnya dalam persidangan ini kami juga mengundang pihak Polda Papua, karena berkait dengan laporan yang kami terima, tapi sampai persidangan ini di mulai tampaknya belum ada tanda-tanda kehadirn dari yang bersangkutan,” Ujar Gede dalam persidangan. (ftq/red FOTO KPU/dosen/humas)

KPU Akan Susun PKPU Tentang Pemilihan di Daerah Khusus

Jakarta, kpu.go.id – Dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyusun peraturan KPU khusus yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah otonomi khusus (otsus), Selasa (19/4).

“Penyelenggaraan pilkada di daerah khusus disepakati untuk diatur khusus dalam PKPU lain, jadi kami akan menambah 1 PKPU lagi. Dalam penyusunannya, kami akan mempertimbangkan undang-undang pembentukan provinsi masing-masing (daerah khusus) dalam kerangka NKRI,” tutur Husni di ruang rapat utama KPU RI, Jakarta.

Dalam Pilkada 2017 mendatang, ada 3 (tiga) daerah yang memiliki pengaturan khusus mengenai syarat dan mekanisme pemilihan kepala daerah, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, serta Provinsi Papua Barat. Husni menjelaskan, PKPU tersebut perlu disusun, karena dalam undang-undang (UU) pembentukan provinsi khusus ada ketentuan terkait syarat pencalonan dan mekanisme tersendiri yang tidak diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

“Untuk Provinsi Aceh misalnya, ada persyaratan seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus bisa membaca Al Quran. Ini didalam Undang-Undang 8 (2015) tidak ada, tapi di Undang-Undang Pemerintahan Aceh ada,” kata Husni.

Terkait partai politik, dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyebutkan, partai lokal berhak mengajukan calon, sementara UU 8/2015 tidak mengenal partai lokal. Kekhususan juga terdapat di Papua, dimana untuk calon gubernur dan wakil gubernur harus masyarakat asli Papua, sedangkan ketentuan tersebut tidak diatur dalam UU 8/2015.

Hal serupa juga terdapat dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, dimana calon terpilih atau pemenag pilkada ditentukan melalui mekanisme perolehan suara 50 persen plus 1. Jika terdapat dua atau lebih peserta pemilihan, maka besar kemungkinan terjadi putaran kedua, sementara UU 8/2015 tidak mengatur hal itu.

“Apabila pasangan calon lebih dari 2, ada kemungkinan yang memperoleh suara tertinggi belum tentu 50 persen plus 1. Jika terjadi hal demikian, maka harus ada putaran kedua, sementara putaran kedua tidak diatur dalam UU 8 Tahun 2015,” terang Husni.

“Nah itu yang menjadi perhatian kami, sehingga kami perlu berdiskusi dengan lembaga terkait, sehingga kita memiliki pemahaman yang sama,” jelas Husni usai rapat.

Meski akan menyusun ketentuan tersendiri, Husni mengatakan PKPU yang akan disusun oleh KPU tidak akan mengatur ketentuan yang sebelumnya telah tercantum dalam peraturan daerah khusus (Perdasus) atau Qanun (Aceh).

“Hal-hal penting yang akan diatur dalam PKPU khusus nanti tidak akan mengakomodir ketentuan yang telah diatur dalam Perdasus atau Qanun, supaya tidak tumpang tindih,” jelas Husni.

Mengenai pengelolaan dana hibah pilkada serta pertanggungjawabannya, KPU dan Bawaslu akan melakukan pertemuan lebih lanjut dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan payung hukum dalam mengelola anggaran tersebut.

“Tentang anggaran Pilkada 2017 masih perlu pertemuan lanjutan tentang payung hukum yang jelas, supaya konsisten sejak kami terima hingga sampai nanti kami belanjakan, termasuk pertanggungjawaban jelasnya,” pungkas Husni. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Rapat Laporan Kemajuan dan Evaluasi Kinerja masing-masing Bagian pada Biro Hukum

Jakarta, jdih.kpu.go.id– Kepala Biro Hukum, Nur Syarifah, Senin (11/4), membuka Rapat Laporan Kemajuan dan Evaluasi Kinerja untuk memberikan arahan kepada masing-masing Bagian pada Biro Hukum KPU RI. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung KPU RI, pada pukul 09.00 WIB.

Kegiatan rapat ini dihadiri oleh Wakil Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI. Tujuan diadakan rapat tersebut adalah dalam rangka melihat kemajuan dan mengevaluasi kinerja masing-masing Bagian pada Biro Hukum KPU RI terkait Kegiatan Rutin Tahun 2016, Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Persiapan Kegiatan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Kegiatan Uji Publik 4 (empat) Rancangan Peraturan KPU terkait Pemilihan Serentak Tahun 2017

Jakarta, jdih.kpu.go.id– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik beserta Anggota KPU, Senin (18/4), membuka kegiatan Uji Publik 4 (empat) Rancangan Peraturan KPU terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Kegiatan yang bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Kantor KPU dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada hari Senin, tanggal 14 April 2016, dihadiri oleh perwakilan 12 (dua belas) Partai Politik Peserta Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati pemilu, Perguruan Tinggi/Akademisi dan Media Massa

Kegiatan Uji Publik tersebut diselenggarakan dengan harapan, seluruh stakeholder yang diundang dapat memberikan saran atau masukan yang membangun bagi penyempurnaan perubahan Peraturan KPU sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahap kedua yang akan digelar tanggal 15 Februari 2017, demi terciptanya hasil pemilihan kepala daerah yang terpercaya.

Adapun rancangan Peraturan KPU yang diuji publik yaitu:

  1. Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
  4. Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Rancangan PKPU dimaksud dapat diunduh di:

Pencalonan

NSPK

Kampanye

Tungsura

Sebagian Masyarat Teluk Bintuni ingin Gunakan Hak Pilih Secara Langsung

Jakarta, kpu.go.id – Arif Budiman, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan bahwa sebagian masyarakat Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni menginginkan untuk dapat menggunakan Hak pilih secara langsung saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)  lalu.

Dalam lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pilkada (PHPkada) Rabu, (6/4) di Mahkamah Konstitusi , Arif mengatakan keinginan sejumlah pemilih tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terdapat pihak yang melarang untuk mereka memberikan suara secara langsung.

“Ada fakta disana, berdasarkan pernyataan mereka, kurang lebih 28 sampai 30 orang berkehendak untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung, tapi tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena dilarang masuk  ke TPS,” ungkap Arif.

Pelarangan yang dilakukan oleh orang yang saat itu diyakini sebagai kepala suku, dilakukan terkait dengan telah ditunjukannya hasil kesepakatan bahwa masyarakat yang ada di TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara akan memilih pasangan calon nomer urut 3.

KPU bukan melakukan pembiaran terhadap hasil putusan tersebut. Setelah melalui perdebatan panjang, Arif tetap menghimbau agar pemungutan suara ulang tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan karena baik dari KPU, KPU Provinsi Papua Barat maupun KPU Kabupaten Teluk Bintuni tidak dapat masuk kedalam TPS untuk memberikan penjelasan.

PSU_Halsel

“KPU provinsi mencoba menjelaskan kemudian mencoba masuk kedalam TPS untuk menjelaskan ke KPPS, tapi tidak bisa masuk. Jadi KPU Kabupaten tidak bisa masuk, KPU Provinsi tidak bisa masuk dan saya juga mencoba untuk masuk tapi tidak bisa masuk,” terang Arif.

Dalam sidang kali ini majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada Bawaslu, Pihak terkait dan Pihak Pemohon untuk memberikan laporan dan menyampaikan fakta lapangan yang ditemukan. Dalil-dalil yang disampaikan dari para pihak akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam mengeluarkn Putusan. (ftq/red. Foto KPU/Dosen/Trio/Hupmas)

^