Tata Kerja

Bagaimana struktur organisasi penyelenggara Pemilu?

(UU No. 12 Tahun 2003, Pasal 17 Ayat (1) – (11))

  1. Struktur organisasi penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU.
  3. Dalam menjalankan tugasnya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai sekretariat.
  4. Pola organisasi dan tata kerja KPU ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usul KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Dalam pelaksanaan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK dan PPSL.
  6. Dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS, PPS membentuk KPPS.
  7. Tugas PPK berakhir 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
  8. Tugas PPS dan KPPS berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
  9. Dalam pelaksanaan Pemilu di luar negeri, KPU membentuk PPLN dan selanjutnya PPLN membentuk KPPSLN.
  10. Tugas PPLN dan KPPSLN berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
  11. Untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu, KPU membentuk Pengawas Pemilu.
^